NAMA : JUHARI
NPM : 14213710
KELAS : 2EA14
MK : EKONOMI KOPERASI #
PERATURAN KEMENTERIAN KOPERASI PADA TAHUN 2010
KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA
DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
( LPDB-KUMKM )
PERATURAN
DIREKSI
LEMBAGA
PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR :
35/PER/LPDB/2010
T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
MELALUI LEMBAGA PERANTARA
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan
kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam mengakses
sumber pendanaan, maka diperlukan pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada KUMKM melalui
Lembaga Perantara.
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direksi
LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472)
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara
RI Tahun 1995 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3591)
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502)
10.
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007
tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
11.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
12. Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara
13. Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
14. Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa
Keuangan Syariah
15. Keputusan
Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
16. Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/XII/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah
17. Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa
Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah
18.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor
218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian
Negara/Lembaga
19.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/ X/2007
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa
Keuangan Syariah
20.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata
Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
21.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/ XI/2008
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi
22.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/ XI/2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/ XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
23.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/ M.KUKM/VII/ 2008
tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
24. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
25.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan
Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,
kecil dan Menengah
26.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan
Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
27.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan
Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
28. Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010
tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
M
E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN
DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN
PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN
MENENGAH MELALUI LEMBAGA PERANTARA
BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis ini yang
dimaksud dengan :
1.
Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha
bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di
bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
2.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah satuan kerja
Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana
Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk
lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.
3.
Lembaga Perantara adalah Lembaga Pembiayaan (lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank) atau satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yang
memberikan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM).
4.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan.
5.
Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
6.
Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang-seorang.
7.
Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan yang terdiri
dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan
Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan
Syariah Koperasi Primer (i), Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Primer, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Permodalan
dan Jasa Manajemen KUKM, Perusahaan Pegadaian.
8.
Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya
hanya usaha simpan pinjam.
9.
Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP-Kop adalah
unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian
dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
10.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS adalah
Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan
simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).
11.
Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS-Kop adalah
unit usaha koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan
sesuai pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang
bersangkutan.
12.
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (i) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan
Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (i), yang selanjutnya
disebut Koperasi Primer (i) adalah KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop
Primer sebagai lembaga perantara pengguliran dana yang berfungsi meneruskan
Pinjaman/Pembiayaan kepada KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer
lainnya, tidak langsung kepada UMKM.
13.
KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer yang selanjutnya
disebut Koperasi Primer adalah KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop
Primer yang berfungsi meneruskan Pinjaman/Pembiayaan secara langsung kepada
UMKM.
14.
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
15.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
16.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
17.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan
a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
18.
Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat
dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada KUMKM baik
secara langsung maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal
kerja, dan untuk investasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang
mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu
tertentu dengan membayar suatu tarif/imbal jasa tertentu.
19.
Pola Executing adalah suatu pola pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM
kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana
(executing), dimana lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan
menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana
Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.
20.
Pola Channeling adalah suatu pola pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM
kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (channeling),
dimana lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana
Bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
21.
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan
untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang
bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
22.
Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang
dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha jasa
keuangan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota
koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
23.
KUMKM Strategis adalah KUMKM yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja
dan/atau komoditi unggulan dan/atau terkait dengan ekspor.
24.
Nisbah/Bagi Hasil adalah proporsi pembagian keuntungan antara Pemilik Dana (Shahibul
Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
25.
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut SKPD adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang
membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
26.
Komoditi Unggulan adalah komoditi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB
II
TUJUAN
DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2
Tujuan pemberian
Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara adalah :
1. Meningkatkan
kemampuan KUMKM dalam mengakses sumber pendanaan.
2. Meningkatkan peran
KUMKM dalam memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
3. Meningkatkan
kemampuan KUMKM dalam menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa.
Bagian
Kedua
Sasaran
Pasal 3
Sasaran pemberian
Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara adalah:
1. Terealisasinya
pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM.
2. Terwujudnya
peningkatan jumlah KUMKM yang memperoleh fasilitasi Pinjaman/Pembiayaan dari
LPDB-KUMKM.
BAB
III
PERSYARATAN
LEMBAGA PERANTARA
DAN KUMKM
PENERIMA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Lembaga Perantara
Pasal 4
(1) Lembaga Perantara
yang dapat bertindak sebagai Pelaksana (executing) dan/atau Penyalur
(Channeling):
a.
KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Telah Berbadan
Hukum.
2) Memiliki ijin
usaha simpan pinjam.
3) Berpengalaman
menjalankan usaha simpan pinjam atau jasa keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun.
4) Memiliki kinerja
baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan memperoleh SHU
positif.
5) Untuk seluruh
Pinjaman/Pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka
wajib dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 1 (satu) tahun
terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil audit
dari auditor independen.
6) Apabila pada saat
pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan
keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan
unaudited.
7) Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
b. Lembaga Keuangan
Bank, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Memiliki kinerja
dengan predikat minimal cukup baik/cukup sehat, berdasarkan penilaian dari
instansi/lembaga yang berwenang.
2) Memiliki laporan
keuangan 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian
berdasarkan hasil audit dari auditor independen.
3) Apabila pada saat
pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan
keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan
yang unaudited.
4) Memiliki produk
layanan pinjaman/pembiayaan untuk KUMKM.
c. Lembaga Keuangan
Bukan Bank, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Memiliki kinerja
dengan predikat minimal cukup baik/cukup sehat, berdasarkan penilaian dari
instansi/lembaga yang berwenang.
2) Memiliki laporan
keuangan 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian
berdasarkan hasil audit dari dari auditor independen.
3) Apabila pada saat
pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan
keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan
yang unaudited.
4) Memiliki produk
layanan pinjaman/pembiayaan untuk KUMKM.
(2) Lembaga Perantara yang dapat bertindak khusus sebagai
Pelaksana (executing) kepada
koperasi primer lainnya adalah Koperasi Primer (i), dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Telah Berbadan
Hukum;
b. Memiliki ijin
usaha simpan pinjam;
c. Memiliki kinerja
baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan memperoleh SHU
positif;
d. Memiliki modal
sendiri minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
e. Untuk seluruh
Pinjaman/Pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka
wajib dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 1 (satu) tahun
terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian;
f. Apabila pada saat
pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan
keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan
yang unaudited
g. Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
(3) Lembaga Perantara
yang dapat bertindak khusus sebagai Penyalur (Channeling):
a. KSP/USP-Koperasi
Primer, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Koperasi primer
yang telah berbadan hukum.
2) Memiliki ijin
usaha simpan pinjam.
3) Telah melaksanakan
RAT 1 (satu) tahun terakhir.
4) Legalitas pengurus
dan pengawas.
5) Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
6) Memiliki NPWP dan
Surat Keterangan Domisili.
b. Badan Layanan Umum
Daerah, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Satuan kerja
pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
2) Menjalankan
kegiatan pengelolaan dana bergulir di daerah minimal 1 (satu) tahun.
Bagian
Kedua
Persyaratan
KUMKM Penerima
Pasal 5
(1) Dalam hal Lembaga
Perantara melaksanakan pola executing, maka persyaratan KUMKM penerima
ditetapkan oleh lembaga perantara yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Lembaga
Perantara melaksanakan pola channeling, KUMKM penerima terdiri dari:
a. KSP/USP-Koperasi
Primer, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Telah berbadan
hukum.
2) Telah melaksanakan
RAT 2 (dua) tahun terakhir.
3) Legalitas pengurus
dan pengawas.
4) Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
5) Memperoleh SHU
yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6) Memiliki NPWP dan
Surat Keterangan Domisili.
b. KUMKM strategis
dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Koperasi Primer
Strategis non simpan pinjam, dengan persyaratan sebagai berikut:
a) Berbadan hukum
koperasi.
b) Telah melaksanakan
RAT 1 (satu) tahun terakhir.
c) Legalitas pengurus
dan pengawas.
d) Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
e) Memperoleh SHU
yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
f) Memiliki NPWP dan
Surat Keterangan Domisili.
2) UMKM Strategis
Penerima, dengan persyaratan sebagai berikut:
a) Menjalankan
kegiatan usaha sektor riil strategis minimal 1 (satu) tahun dan/atau memiliki
prospek usaha yang layak.
b) Memenuhi kriteria
usaha mikro, kecil dan menengah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
BAB
IV
KETENTUAN
PINJAMAN/PEMBIAYAAN
Pasal 6
(1) Ketentuan
Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Perantara sebagai pelaksana perguliran dana
(executing), sebagai berikut:
a.
Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
b. Pinjaman/Pembiayaan
digunakan untuk modal kerja.
c. Jumlah maksimum
Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha.
d. Jangka waktu
Pinjaman/Pembiayaan termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha
maksimal 5 (lima) tahun.
e. Tingkat suku bunga
pinjaman/bagi hasil pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
f. Periode pembayaran
bunga/bagi hasil pembiayaan dan pengembalian pokok pinjaman/pembiayaan sesuai
dengan kelayakan usaha.
g. Perjanjian
Pinjaman/Pembiayaan dan jaminan dibuat secara notariil.
h. Lembaga Perantara
wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM paling lambat 60 (enam
puluh) hari kalender, sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening
Lembaga Perantara.
i. Apabila ada
perubahan daftar nominatif KUMKM penerima Pinjaman/Pembiayaan, maka Lembaga
Perantara memberitahukan perubahan daftar nominatif yang baru kepada
LPDB-KUMKM.
(2) Ketentuan
Pinjaman/Pembiayaan kepada KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis melalui
Lembaga Perantara sebagai penyalur dana (channeling):
a.
Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
b.
Pinjaman/Pembiayaan digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi KUMKM.
c. Jumlah maksimum
Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha.
d. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan
termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk
modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
e. Tingkat suku
bunga/jasa Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
f. Periode pembayaran
bunga/jasa dan pengembalian pokok Pinjaman/Pembiayaan dilakukan sesuai
kelayakan usaha.
g.
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
strategis harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam
puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM
pada rekening KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM strategis, yang dibuktikan
dengan laporan tertulis tentang penyaluran/realisasi Pinjaman/Pembiayaan.
h. Perjanjian
Pinjaman/Pembiayaan dibuat secara notariil atau dibawah tangan.
BAB
V
TUGAS
DAN TANGGUNG JAWAB
LEMBAGA
PERANTARA PENYALUR (CHANNELING)
Pasal 7
Lembaga Perantara yang telah
ditetapkan oleh LPDB-KUMKM sebagai Penyalur (Channeling) mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
(1) Melakukan
verifikasi terhadap KSP/USP-Koperasi Primer dan/atau KUMKM Strategis penerima.
(2) Melakukan
monitoring kepada KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis dalam rangka
kelancaran pembayaran angsuran pokok dan bunga/bagi hasil kepada LPDB-KUMKM.
(3) Menyampaikan
laporan kepada LPDB-KUMKM yang terdiri dari :
a. rekapitulasi atas
realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak diterimanya pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM pada rekening
KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis.
b. perkembangan
pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis
yang dilakukan secara triwulanan.
(4) Bersedia
menandatangani perjanjian kerjasama dengan LPDB-KUMKM.
BAB
VI
PERMOHONAN
PINJAMAN/PEMBIAYAAN,
ANALISIS
KELAYAKAN, DAN
KEPUTUSAN
PINJAMAN/PEMBIAYAAN
Pasal 8
Permohonan Pinjaman/Pembiayaan
(1) Lembaga Perantara
Pelaksana (executing) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan
dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. Profil badan
usaha.
b. Proposal
Pinjaman/Pembiayaan yang memuat antara lain aspek usaha, aspek kelembagaan,
aspek permodalan, rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian
Pinjaman/Pembiayaan.
c. Kelengkapan
legalitas badan usaha:
1. Photo copy akta
pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
2. Photo copy ijin
usaha.
3. Susunan direksi/manajemen
untuk LKB/LKBB atau pengurus/pengawas untuk koperasi.
4. Photo copy surat
keterangan domisili dan/atau surat ijin tempat usaha (SITU).
5. Photo copy tanda
daftar perusahaan (TDP).
6. Photo copy bukti
kepemilikan kantor.
d. Photo copy KTP direksi/manajemen
untuk KB/LKBB atau pengurus/pengawas untuk koperasi.
e. Laporan keuangan 2
(dua) tahun terakhir.
f. Daftar nominatif
KUMKM calon penerima pinjaman/pembiayaan.
g. Khusus untuk
koperasi, ditambah dengan berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir
yang dilampiri dengan laporan pertanggung jawaban pengurus yang telah disahkan.
(2) LPDB-KUMKM
menyatakan bahwa permohonan dari Lembaga Perantara Pelaksana (executing)
lengkap apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
(3) Lembaga Perantara
penyalur (Channeling) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, mengajukan permohonan kepada LPDB-KUMKM
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. KSP/USP-koperasi
primer:
1) Profil koperasi.
2) Photo copy KTP
Pengurus dan pengawas koperasi.
3) Berita acara RAT
untuk 1 (satu) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung
jawaban pengurus yang telah disahkan.
4) Kelengkapan
legalitas Koperasi:
a. Photo copy akta pendirian
dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
b. Susunan pengurus
dan pengelola.
c. Photo copy KTP
pengurus dan pengawas koperasi.
d. Photo copy ijin
usaha.
e. Photo copy tanda
daftar perusahaan (TDP).
f. Photo copy bukti
pemilikan kantor.
g. Photo copy NPWP
surat keterangan domisili tempat usaha.
b. Koperasi
strategis:
1) Profil koperasi.
2) Proposal pinjaman
yang berisikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman, rencana pengembalian
pinjaman, proyeksi cash flow, proyeksi neraca dan proyeksi laba/rugi.
3) Kelengkapan
legalitas Koperasi:
a. Photo copy akta
pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
b. Susunan pengurus
dan pengurus yang diketahui oleh SKPD.
c. Photo copy KTP
pengurus dan pengawas koperasi.
d. Photo copy ijin
usaha.
e. Photo copy tanda
daftar perusahaan (TDP).
f. Photo copy bukti
pemilikan kantor.
g. Photo copy NPWP Photo copy
NPWP surat keterangan domisili tempat usaha.
4) Berita acara RAT
untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung
jawaban pengurus yang telah disahkan.
5) Photo copy KTP
Pengurus dan pengawas koperasi.
6) Laporan keuangan 2
(dua) tahun terakhir.
7) Laporan
pertanggung jawaban pengurus pada RAT untuk tahun buku terakhir.
c. UMKM Strategis:
1) Profil UMKM.
2) Perijinan yang
dimiliki.
3) Deskripsi singkat
usaha.
4) Proforma keuangan
(neraca dan laporan rugi laba) usaha.
5) Proposal pinjaman
yang berisikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman, rencana pengembalian
pinjaman, proyeksi cash flow, proyeksi neraca dan proyeksi laba/rugi.
6) Photo copy KTP
pemilik dan/atau pengelola UMKM.
(4) Lembaga Perantara
penyalur (Channeling) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf b, mengajukan permohonan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
1) Profil BLUD.
2) Susunan manajemen
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3) Daftar nominatif
KSP/USP-koperasi primer atau KUMKM strategis.
4) Photo copy KTP
manajemen.
5) Surat keputusan
pembentukan BLUD.
Pasal
9
Analisis
Kelayakan
(1) Analisis
kelayakan terhadap Lembaga Perantara pelaksana (executing):
a. LPDB–KUMKM
melakukan analisis kelayakan permohonan Pinjaman/Pembiayaan yang diajukan oleh
Lembaga Perantara;
b. Dalam melakukan
analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan jasa
pihak ketiga/konsultan;
c. Analisis kelayakan
KUMKM dilakukan oleh Lembaga Perantara;
(2) Analisis
kelayakan terhadap KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis melalui Lembaga
Perantara Penyalur (Channeling) dilakukan oleh LPDB-KUMKM yang pelaksanaannya
dapat menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan.
Pasal
10
Keputusan
Pinjaman/Pembiayaan
(1) Keputusan atas
permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Perantara pelaksana (executing),
sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM.
(2) Keputusan atas
permohonan Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Perantara pelaksana (executing)
kepada KUMKM, sepenuhnya merupakan kewenangan Lembaga Perantara.
(3) Keputusan atas
permohonan Pinjaman/Pembiayaan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis
melalui Lembaga Perantara Penyalur (Channeling) sepenuhnya merupakan kewenangan
LPDB-KUMKM.
BAB
VII
PENCAIRAN
PINJAMAN/PEMBIAYAAN DAN BIAYA
Bagian Kesatu
Pencairan
Pinjaman/Pembiayaan
Pasal 11
(1) Lembaga perantara
pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang
memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling, yang telah disetujui
wajib menandatangani perjanjian Pinjaman/Pembiayaan secara notariil atau
dibawah tangan.
(2) Pencairan
Pinjaman/Pembiayaan dilakukan setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi.
Bagian
Kedua
Biaya-Biaya
Pasal 12
Biaya notaris dan materai yang
timbul sehubungan dengan adanya perjanjian/akad menjadi beban Lembaga Perantara
pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang
memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling.
BAB
VIII
MONITORING,
EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 13
(1) Lembaga Perantara
wajib melakukan monitoring dan pembinaan kepada KUMKM.
(2) Lembaga Perantara
pelaksana (executing) wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran
Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari
kalender sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening Lembaga
Perantara.
(3) Lembaga Perantara
pelaksana (executing) wajib menyampaikan laporan perkembangan
Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.
(4) KSP/USP-Koperasi
Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola
Channeling wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan Pinjaman/Pembiayaan
kepada Lembaga Perantara Penyalur (Channeling) paling lambat 75 (tujuh puluh
lima) hari kalender sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening
KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis, yang ditembuskan kepada
LPDB-KUMKM.
BAB
IX
S
A N K S I
Pasal 14
(1) Dalam hal Lembaga
Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling lalai
membayar bunga dan/atau mengembalikan angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan sesuai
dengan jadwal.
(2)
angsuran (repayment schedule) yang telah disepakati, maka
LPDB-KUMKM memberikan surat peringatan tertulis.
(2) Keterlambatan
pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan oleh
Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 2% (dua
perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok
Pinjaman/Pembiayaan yang belum dibayarkan kepada LPDB-KUMKM yang dihitung
berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
(3) Apabila Lembaga
Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling mengalami
keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok selama 6
(enam) bulan disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2) juga
dipertimbangkan untuk tidak memperoleh Pinjaman/Pembiayaan kembali.
(4) Dalam hal Lembaga
Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling tidak
menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/ Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan
dana maka :
a. Lembaga Perantara
pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang
memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling wajib mengembalikan
Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau
b. LPDB-KUMKM
dapat menarik Pinjaman/Pembiayaan tersebut.
(5) Dalam hal
ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh Lembaga Perantara
pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang
memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling, dilakukan tindakan
secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB X
P
E N U T U P
Pasal 15
(1) Petunjuk Teknis
ini dibuat untuk mengatur penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada
Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis dengan pola Channeling.
(2) Dengan
diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, maka Peraturan Direksi Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor
43/PER/LPDB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Usaha Mikro
Dan Kecil (UMK) Melalui Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
(KSP/USP-KOPERASI), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 45/PER/LPDB/2007 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Melalui Koperasi
Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
(KJKS/UJKS-Koperasi), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 39/PER/LPDB/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam-Koperasi Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana, Peraturan Direksi
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Nomor 40/PER/LBDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembiayaan Kepada
Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi
(KJKS/UJKS-KOP) Melalui Bank Syariah Sebagai Pelaksana Perguliran Dana,
Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Nomor 45/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan
Industri Melalui Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor
46/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada
Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Strategis Melalui Lembaga Perantara Sebagai
Penyalur Dana Bergulir, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 47/PER/LPDB/2008 tentang
Petunjuk Teknis Program Kredit Pemberdayaan Masyarakat Koperasi Kepada Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Dan Kreasi Pemberdayaan Masyarakat
Koperasi Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan
Syariah-Koperasi Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana, Peraturan Direksi
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Nomor 09/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan
Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusahaan Modal
Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Pinjaman Kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Teknologi
Melalui Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 28/PER/LPDB/ 2009
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha
Mikro Dan Kecil Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana (Executing), Peraturan
Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Nomor 30/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil Melalui Perusahaan
Permodalan dan Jasa Manajemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sebagai
Pelaksana Perguliran dana (Executing), dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Persyaratan dan
ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat dilakukan pengecualian
dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
(4) Segala sesuatu
yang belum atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam Addendum atau
Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis
ini.
Pasal 16
Peraturan
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Jakarta
pada tanggal 27
Oktober 2010
Ttd
Direktu Utama
KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA
DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
( LPDB-KUMKM )
PERATURAN
DIREKSI
LEMBAGA
PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR :
35/PER/LPDB/2010
T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
MELALUI LEMBAGA PERANTARA
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan
kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam mengakses
sumber pendanaan, maka diperlukan pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada KUMKM melalui
Lembaga Perantara.
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direksi
LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Perantara.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472)
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara
RI Tahun 1995 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3591)
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502)
10.
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007
tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
11.
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
12. Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara
13. Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
14. Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa
Keuangan Syariah
15. Keputusan
Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
16. Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/XII/2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah
17. Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa
Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah
18.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor
218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian
Negara/Lembaga
19.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/ X/2007
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa
Keuangan Syariah
20.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata
Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
21.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/ XI/2008
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi
22.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/ XI/2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/ XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
23.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/ M.KUKM/VII/ 2008
tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
24. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
25.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan
Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,
kecil dan Menengah
26.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan
Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
27.
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan
Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
28. Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010
tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
M
E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN
DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN
PINJAMAN/ PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN
MENENGAH MELALUI LEMBAGA PERANTARA
BAB I
KETENTUAN
UMUM
Pasal 1
Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis ini yang
dimaksud dengan :
1.
Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha
bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di
bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
2.
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah satuan kerja
Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana
Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk
lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.
3.
Lembaga Perantara adalah Lembaga Pembiayaan (lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank) atau satuan kerja pemerintah daerah di bidang pembiayaan
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yang
memberikan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM).
4.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan.
5.
Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
6.
Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang-seorang.
7.
Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah lembaga keuangan yang terdiri
dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan
Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan
Syariah Koperasi Primer (i), Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Primer, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Permodalan
dan Jasa Manajemen KUKM, Perusahaan Pegadaian.
8.
Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya
hanya usaha simpan pinjam.
9.
Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP-Kop adalah
unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian
dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
10.
Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS adalah
Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan
simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).
11.
Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS-Kop adalah
unit usaha koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan
sesuai pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang
bersangkutan.
12.
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (i) dan/atau Koperasi Jasa Keuangan
Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (i), yang selanjutnya
disebut Koperasi Primer (i) adalah KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop
Primer sebagai lembaga perantara pengguliran dana yang berfungsi meneruskan
Pinjaman/Pembiayaan kepada KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer
lainnya, tidak langsung kepada UMKM.
13.
KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer yang selanjutnya
disebut Koperasi Primer adalah KSP/USP-Kop Primer dan/atau KJKS/UJKS-Kop
Primer yang berfungsi meneruskan Pinjaman/Pembiayaan secara langsung kepada
UMKM.
14.
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.
15.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
16.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
17.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan
a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
18.
Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat
dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada KUMKM baik
secara langsung maupun melalui lembaga perantara, yang digunakan untuk modal
kerja, dan untuk investasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang
mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu
tertentu dengan membayar suatu tarif/imbal jasa tertentu.
19.
Pola Executing adalah suatu pola pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM
kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana
(executing), dimana lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan
menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana
Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.
20.
Pola Channeling adalah suatu pola pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM
kepada lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (channeling),
dimana lembaga tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana
Bergulir dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
21.
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan
untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang
bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
22.
Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang
dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha jasa
keuangan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota
koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
23.
KUMKM Strategis adalah KUMKM yang mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja
dan/atau komoditi unggulan dan/atau terkait dengan ekspor.
24.
Nisbah/Bagi Hasil adalah proporsi pembagian keuntungan antara Pemilik Dana (Shahibul
Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
25.
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut SKPD adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang
membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
26.
Komoditi Unggulan adalah komoditi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB
II
TUJUAN
DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2
Tujuan pemberian
Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara adalah :
1. Meningkatkan
kemampuan KUMKM dalam mengakses sumber pendanaan.
2. Meningkatkan peran
KUMKM dalam memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
3. Meningkatkan
kemampuan KUMKM dalam menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa.
Bagian
Kedua
Sasaran
Pasal 3
Sasaran pemberian
Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM melalui Lembaga Perantara adalah:
1. Terealisasinya
pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KUMKM.
2. Terwujudnya
peningkatan jumlah KUMKM yang memperoleh fasilitasi Pinjaman/Pembiayaan dari
LPDB-KUMKM.
BAB
III
PERSYARATAN
LEMBAGA PERANTARA
DAN KUMKM
PENERIMA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Lembaga Perantara
Pasal 4
(1) Lembaga Perantara
yang dapat bertindak sebagai Pelaksana (executing) dan/atau Penyalur
(Channeling):
a.
KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi Sekunder, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Telah Berbadan
Hukum.
2) Memiliki ijin
usaha simpan pinjam.
3) Berpengalaman
menjalankan usaha simpan pinjam atau jasa keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun.
4) Memiliki kinerja
baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan memperoleh SHU
positif.
5) Untuk seluruh
Pinjaman/Pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka
wajib dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 1 (satu) tahun
terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian berdasarkan hasil audit
dari auditor independen.
6) Apabila pada saat
pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan
keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan
unaudited.
7) Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
b. Lembaga Keuangan
Bank, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Memiliki kinerja
dengan predikat minimal cukup baik/cukup sehat, berdasarkan penilaian dari
instansi/lembaga yang berwenang.
2) Memiliki laporan
keuangan 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian
berdasarkan hasil audit dari auditor independen.
3) Apabila pada saat
pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan
keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan
yang unaudited.
4) Memiliki produk
layanan pinjaman/pembiayaan untuk KUMKM.
c. Lembaga Keuangan
Bukan Bank, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Memiliki kinerja
dengan predikat minimal cukup baik/cukup sehat, berdasarkan penilaian dari
instansi/lembaga yang berwenang.
2) Memiliki laporan
keuangan 2 (dua) tahun terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian
berdasarkan hasil audit dari dari auditor independen.
3) Apabila pada saat
pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan
keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan
yang unaudited.
4) Memiliki produk
layanan pinjaman/pembiayaan untuk KUMKM.
(2) Lembaga Perantara yang dapat bertindak khusus sebagai
Pelaksana (executing) kepada
koperasi primer lainnya adalah Koperasi Primer (i), dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Telah Berbadan
Hukum;
b. Memiliki ijin
usaha simpan pinjam;
c. Memiliki kinerja
baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan memperoleh SHU
positif;
d. Memiliki modal
sendiri minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
e. Untuk seluruh
Pinjaman/Pembiayaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka
wajib dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 1 (satu) tahun
terakhir dengan opini minimal wajar dengan pengecualian;
f. Apabila pada saat
pengajuan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir belum diaudit, maka laporan
keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang disampaikan dapat berupa laporan keuangan
yang unaudited
g. Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
(3) Lembaga Perantara
yang dapat bertindak khusus sebagai Penyalur (Channeling):
a. KSP/USP-Koperasi
Primer, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Koperasi primer
yang telah berbadan hukum.
2) Memiliki ijin
usaha simpan pinjam.
3) Telah melaksanakan
RAT 1 (satu) tahun terakhir.
4) Legalitas pengurus
dan pengawas.
5) Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
6) Memiliki NPWP dan
Surat Keterangan Domisili.
b. Badan Layanan Umum
Daerah, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Satuan kerja
pemerintah daerah di bidang pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
2) Menjalankan
kegiatan pengelolaan dana bergulir di daerah minimal 1 (satu) tahun.
Bagian
Kedua
Persyaratan
KUMKM Penerima
Pasal 5
(1) Dalam hal Lembaga
Perantara melaksanakan pola executing, maka persyaratan KUMKM penerima
ditetapkan oleh lembaga perantara yang bersangkutan.
(2) Dalam hal Lembaga
Perantara melaksanakan pola channeling, KUMKM penerima terdiri dari:
a. KSP/USP-Koperasi
Primer, dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Telah berbadan
hukum.
2) Telah melaksanakan
RAT 2 (dua) tahun terakhir.
3) Legalitas pengurus
dan pengawas.
4) Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
5) Memperoleh SHU
yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6) Memiliki NPWP dan
Surat Keterangan Domisili.
b. KUMKM strategis
dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Koperasi Primer
Strategis non simpan pinjam, dengan persyaratan sebagai berikut:
a) Berbadan hukum
koperasi.
b) Telah melaksanakan
RAT 1 (satu) tahun terakhir.
c) Legalitas pengurus
dan pengawas.
d) Memiliki kantor
dengan status yang jelas.
e) Memperoleh SHU
yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
f) Memiliki NPWP dan
Surat Keterangan Domisili.
2) UMKM Strategis
Penerima, dengan persyaratan sebagai berikut:
a) Menjalankan
kegiatan usaha sektor riil strategis minimal 1 (satu) tahun dan/atau memiliki
prospek usaha yang layak.
b) Memenuhi kriteria
usaha mikro, kecil dan menengah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
BAB
IV
KETENTUAN
PINJAMAN/PEMBIAYAAN
Pasal 6
(1) Ketentuan
Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Perantara sebagai pelaksana perguliran dana
(executing), sebagai berikut:
a.
Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
b. Pinjaman/Pembiayaan
digunakan untuk modal kerja.
c. Jumlah maksimum
Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha.
d. Jangka waktu
Pinjaman/Pembiayaan termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha
maksimal 5 (lima) tahun.
e. Tingkat suku bunga
pinjaman/bagi hasil pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
f. Periode pembayaran
bunga/bagi hasil pembiayaan dan pengembalian pokok pinjaman/pembiayaan sesuai
dengan kelayakan usaha.
g. Perjanjian
Pinjaman/Pembiayaan dan jaminan dibuat secara notariil.
h. Lembaga Perantara
wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan kepada KUMKM paling lambat 60 (enam
puluh) hari kalender, sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening
Lembaga Perantara.
i. Apabila ada
perubahan daftar nominatif KUMKM penerima Pinjaman/Pembiayaan, maka Lembaga
Perantara memberitahukan perubahan daftar nominatif yang baru kepada
LPDB-KUMKM.
(2) Ketentuan
Pinjaman/Pembiayaan kepada KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis melalui
Lembaga Perantara sebagai penyalur dana (channeling):
a.
Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
b.
Pinjaman/Pembiayaan digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi KUMKM.
c. Jumlah maksimum
Pinjaman/Pembiayaan berdasarkan analisis kelayakan usaha.
d. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan
termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk
modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
e. Tingkat suku
bunga/jasa Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
f. Periode pembayaran
bunga/jasa dan pengembalian pokok Pinjaman/Pembiayaan dilakukan sesuai
kelayakan usaha.
g.
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
strategis harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam
puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM
pada rekening KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM strategis, yang dibuktikan
dengan laporan tertulis tentang penyaluran/realisasi Pinjaman/Pembiayaan.
h. Perjanjian
Pinjaman/Pembiayaan dibuat secara notariil atau dibawah tangan.
BAB
V
TUGAS
DAN TANGGUNG JAWAB
LEMBAGA
PERANTARA PENYALUR (CHANNELING)
Pasal 7
Lembaga Perantara yang telah
ditetapkan oleh LPDB-KUMKM sebagai Penyalur (Channeling) mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut:
(1) Melakukan
verifikasi terhadap KSP/USP-Koperasi Primer dan/atau KUMKM Strategis penerima.
(2) Melakukan
monitoring kepada KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis dalam rangka
kelancaran pembayaran angsuran pokok dan bunga/bagi hasil kepada LPDB-KUMKM.
(3) Menyampaikan
laporan kepada LPDB-KUMKM yang terdiri dari :
a. rekapitulasi atas
realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman/pembiayaan paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak diterimanya pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM pada rekening
KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis.
b. perkembangan
pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-koperasi primer dan/atau KUMKM strategis
yang dilakukan secara triwulanan.
(4) Bersedia
menandatangani perjanjian kerjasama dengan LPDB-KUMKM.
BAB
VI
PERMOHONAN
PINJAMAN/PEMBIAYAAN,
ANALISIS
KELAYAKAN, DAN
KEPUTUSAN
PINJAMAN/PEMBIAYAAN
Pasal 8
Permohonan Pinjaman/Pembiayaan
(1) Lembaga Perantara
Pelaksana (executing) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan
dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
a. Profil badan
usaha.
b. Proposal
Pinjaman/Pembiayaan yang memuat antara lain aspek usaha, aspek kelembagaan,
aspek permodalan, rencana penarikan, penyaluran dan pengembalian
Pinjaman/Pembiayaan.
c. Kelengkapan
legalitas badan usaha:
1. Photo copy akta
pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
2. Photo copy ijin
usaha.
3. Susunan direksi/manajemen
untuk LKB/LKBB atau pengurus/pengawas untuk koperasi.
4. Photo copy surat
keterangan domisili dan/atau surat ijin tempat usaha (SITU).
5. Photo copy tanda
daftar perusahaan (TDP).
6. Photo copy bukti
kepemilikan kantor.
d. Photo copy KTP direksi/manajemen
untuk KB/LKBB atau pengurus/pengawas untuk koperasi.
e. Laporan keuangan 2
(dua) tahun terakhir.
f. Daftar nominatif
KUMKM calon penerima pinjaman/pembiayaan.
g. Khusus untuk
koperasi, ditambah dengan berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir
yang dilampiri dengan laporan pertanggung jawaban pengurus yang telah disahkan.
(2) LPDB-KUMKM
menyatakan bahwa permohonan dari Lembaga Perantara Pelaksana (executing)
lengkap apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
(3) Lembaga Perantara
penyalur (Channeling) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, mengajukan permohonan kepada LPDB-KUMKM
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. KSP/USP-koperasi
primer:
1) Profil koperasi.
2) Photo copy KTP
Pengurus dan pengawas koperasi.
3) Berita acara RAT
untuk 1 (satu) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung
jawaban pengurus yang telah disahkan.
4) Kelengkapan
legalitas Koperasi:
a. Photo copy akta pendirian
dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
b. Susunan pengurus
dan pengelola.
c. Photo copy KTP
pengurus dan pengawas koperasi.
d. Photo copy ijin
usaha.
e. Photo copy tanda
daftar perusahaan (TDP).
f. Photo copy bukti
pemilikan kantor.
g. Photo copy NPWP
surat keterangan domisili tempat usaha.
b. Koperasi
strategis:
1) Profil koperasi.
2) Proposal pinjaman
yang berisikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman, rencana pengembalian
pinjaman, proyeksi cash flow, proyeksi neraca dan proyeksi laba/rugi.
3) Kelengkapan
legalitas Koperasi:
a. Photo copy akta
pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
b. Susunan pengurus
dan pengurus yang diketahui oleh SKPD.
c. Photo copy KTP
pengurus dan pengawas koperasi.
d. Photo copy ijin
usaha.
e. Photo copy tanda
daftar perusahaan (TDP).
f. Photo copy bukti
pemilikan kantor.
g. Photo copy NPWP Photo copy
NPWP surat keterangan domisili tempat usaha.
4) Berita acara RAT
untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggung
jawaban pengurus yang telah disahkan.
5) Photo copy KTP
Pengurus dan pengawas koperasi.
6) Laporan keuangan 2
(dua) tahun terakhir.
7) Laporan
pertanggung jawaban pengurus pada RAT untuk tahun buku terakhir.
c. UMKM Strategis:
1) Profil UMKM.
2) Perijinan yang
dimiliki.
3) Deskripsi singkat
usaha.
4) Proforma keuangan
(neraca dan laporan rugi laba) usaha.
5) Proposal pinjaman
yang berisikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman, rencana pengembalian
pinjaman, proyeksi cash flow, proyeksi neraca dan proyeksi laba/rugi.
6) Photo copy KTP
pemilik dan/atau pengelola UMKM.
(4) Lembaga Perantara
penyalur (Channeling) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf b, mengajukan permohonan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
1) Profil BLUD.
2) Susunan manajemen
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3) Daftar nominatif
KSP/USP-koperasi primer atau KUMKM strategis.
4) Photo copy KTP
manajemen.
5) Surat keputusan
pembentukan BLUD.
Pasal
9
Analisis
Kelayakan
(1) Analisis
kelayakan terhadap Lembaga Perantara pelaksana (executing):
a. LPDB–KUMKM
melakukan analisis kelayakan permohonan Pinjaman/Pembiayaan yang diajukan oleh
Lembaga Perantara;
b. Dalam melakukan
analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan jasa
pihak ketiga/konsultan;
c. Analisis kelayakan
KUMKM dilakukan oleh Lembaga Perantara;
(2) Analisis
kelayakan terhadap KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis melalui Lembaga
Perantara Penyalur (Channeling) dilakukan oleh LPDB-KUMKM yang pelaksanaannya
dapat menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan.
Pasal
10
Keputusan
Pinjaman/Pembiayaan
(1) Keputusan atas
permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Perantara pelaksana (executing),
sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM.
(2) Keputusan atas
permohonan Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Perantara pelaksana (executing)
kepada KUMKM, sepenuhnya merupakan kewenangan Lembaga Perantara.
(3) Keputusan atas
permohonan Pinjaman/Pembiayaan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis
melalui Lembaga Perantara Penyalur (Channeling) sepenuhnya merupakan kewenangan
LPDB-KUMKM.
BAB
VII
PENCAIRAN
PINJAMAN/PEMBIAYAAN DAN BIAYA
Bagian Kesatu
Pencairan
Pinjaman/Pembiayaan
Pasal 11
(1) Lembaga perantara
pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang
memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling, yang telah disetujui
wajib menandatangani perjanjian Pinjaman/Pembiayaan secara notariil atau
dibawah tangan.
(2) Pencairan
Pinjaman/Pembiayaan dilakukan setelah seluruh persyaratan pencairan terpenuhi.
Bagian
Kedua
Biaya-Biaya
Pasal 12
Biaya notaris dan materai yang
timbul sehubungan dengan adanya perjanjian/akad menjadi beban Lembaga Perantara
pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang
memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling.
BAB
VIII
MONITORING,
EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 13
(1) Lembaga Perantara
wajib melakukan monitoring dan pembinaan kepada KUMKM.
(2) Lembaga Perantara
pelaksana (executing) wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran
Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari
kalender sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening Lembaga
Perantara.
(3) Lembaga Perantara
pelaksana (executing) wajib menyampaikan laporan perkembangan
Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.
(4) KSP/USP-Koperasi
Primer atau KUMKM Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola
Channeling wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan Pinjaman/Pembiayaan
kepada Lembaga Perantara Penyalur (Channeling) paling lambat 75 (tujuh puluh
lima) hari kalender sejak dana Pinjaman/Pembiayaan diterima pada rekening
KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis, yang ditembuskan kepada
LPDB-KUMKM.
BAB
IX
S
A N K S I
Pasal 14
(1) Dalam hal Lembaga
Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling lalai
membayar bunga dan/atau mengembalikan angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan sesuai
dengan jadwal.
(2)
angsuran (repayment schedule) yang telah disepakati, maka
LPDB-KUMKM memberikan surat peringatan tertulis.
(2) Keterlambatan
pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan oleh
Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan denda sebesar 2% (dua
perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok
Pinjaman/Pembiayaan yang belum dibayarkan kepada LPDB-KUMKM yang dihitung
berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
(3) Apabila Lembaga
Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling mengalami
keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok selama 6
(enam) bulan disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2) juga
dipertimbangkan untuk tidak memperoleh Pinjaman/Pembiayaan kembali.
(4) Dalam hal Lembaga
Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis yang memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling tidak
menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/ Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan
dana maka :
a. Lembaga Perantara
pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang
memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling wajib mengembalikan
Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau
b. LPDB-KUMKM
dapat menarik Pinjaman/Pembiayaan tersebut.
(5) Dalam hal
ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh Lembaga Perantara
pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM Strategis yang
memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dengan pola Channeling, dilakukan tindakan
secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB X
P
E N U T U P
Pasal 15
(1) Petunjuk Teknis
ini dibuat untuk mengatur penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada
Lembaga Perantara pelaksana (executing) dan KSP/USP-Koperasi Primer atau KUMKM
Strategis dengan pola Channeling.
(2) Dengan
diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, maka Peraturan Direksi Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor
43/PER/LPDB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Usaha Mikro
Dan Kecil (UMK) Melalui Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
(KSP/USP-KOPERASI), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 45/PER/LPDB/2007 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Pembiayaan Kepada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Melalui Koperasi
Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
(KJKS/UJKS-Koperasi), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 39/PER/LPDB/2008 tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam-Koperasi Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana, Peraturan Direksi
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Nomor 40/PER/LBDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembiayaan Kepada
Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi
(KJKS/UJKS-KOP) Melalui Bank Syariah Sebagai Pelaksana Perguliran Dana,
Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Nomor 45/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan
Industri Melalui Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor
46/PER/LPDB/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada
Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Strategis Melalui Lembaga Perantara Sebagai
Penyalur Dana Bergulir, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 47/PER/LPDB/2008 tentang
Petunjuk Teknis Program Kredit Pemberdayaan Masyarakat Koperasi Kepada Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Dan Kreasi Pemberdayaan Masyarakat
Koperasi Kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan
Syariah-Koperasi Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana, Peraturan Direksi
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Nomor 09/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan
Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusahaan Modal
Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Pinjaman Kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Teknologi
Melalui Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 28/PER/LPDB/ 2009
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha
Mikro Dan Kecil Melalui Bank Sebagai Pelaksana Perguliran Dana (Executing), Peraturan
Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Nomor 30/PER/LPDB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil Melalui Perusahaan
Permodalan dan Jasa Manajemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sebagai
Pelaksana Perguliran dana (Executing), dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Persyaratan dan
ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat dilakukan pengecualian
dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
(4) Segala sesuatu
yang belum atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam Addendum atau
Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis
ini.
Pasal 16
Peraturan
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Jakarta
pada tanggal 27
Oktober 2010
Ttd
Direktu Utama
Kemas Danial
NRK.201008073
NAMA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar