Makalah
Reformasi
Yang Dapat Memperbaiki Nasib Bangsa Dan Mengangkat Harkat Martabat Bangsa
“Softskill”

Disusun oleh :
Nama = JUHARI
Kelas = 2EA14
NPM =14213710
UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN
MANAJEMEN
2014/2015
Pembahasan
A. Reformasi
Yang Dapat Memperbaiki Nasib Bangsa Dan Mengangkat Harkat Martabat Bangsa
Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki
adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang
lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demo-kratis
berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi
lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis
politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong
lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu
indikator yang menentukan. Artinya, reformasi dipandang sebagai gerakan yang
tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia
mendukung sepenuhnya gerakan tersebut. Dengan semangat reformasi, rakyat
Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah
awal. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan
politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Semua itu merupakan jalan menuju
terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Rakyat tidak
mempermasalahkan siapa yang akan pemimpin nasional, yang penting kehidupan yang
adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dapat segera terwujud (cukup
pangan, sandang, dan papan). Namun demikian, rakyat Indonesia mengharapkan agar
orang yang terpilih menjadi pemimpin nasional adalah orang yang peduli terhadap
kesulitan masyarakat kecil dan krisis sosial.
Reformasi di bagi dalam 3 bentuk :
1. Reformasi Prosedural, adalah tuntutan untuk
melakukan perubahan pada tataran normatif atau aturan perundang-undangan dari
yang berbentuk otoriter menuju aturan demokratis. Undang- Undang yang mengatur
bidang politik harus menjamin adanya ruang kebebasan bagi masyarakat untuk
melakukan aktifitas politik. Undang- Undang yang mengatur bidang sosial budaya
harus memberikan kesempatan masyarakat untuk membentuk kelompok sosial sebagai
ekspresi kolektif dari identitas masing- masing. Undang-undang yang mengatur
bidang ekonomi harus melindungi kepentingan masyarakat umum (ekonomi
kerakyatan) bukan pengusaha dan penguasa. Begitulah kira- kira gambaran umum
arah reformasi prosedural. Pada konteks ini, hemat penulis , Indonesia dapat
dikatakan telah menjalankan reformasi prosedural itu. Pasca tahun 1998,
peraturan perundang- undangan telah banyak dirubah bahkan peraturan yang
mendasari berdirinya Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sudah
empat kali dilakukan perubahan (amandemen).
Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintah daerah yang dinilai sentralistik telah dirubah menjadi Undang-Undang
22 Tahun 1999 dan dirubah lagi menjadi Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah yang menjunjung tinggi asas demokrasi yaitu dengan adanya desentralisasi
kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pembahasan
perubahan kesemua undang-undang tidak mungkin
Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintah daerah yang dinilai sentralistik telah dirubah menjadi Undang-Undang
22 Tahun 1999 dan dirubah lagi menjadi Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah yang menjunjung tinggi asas demokrasi yaitu dengan adanya
desentralisasi kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Pembahasan perubahan kesemua undang-undang tidak mungkin dibahas pada
tulisan ini. Setidaknya dalam era reformasi ini secara prosedural terbersit
harapan adanya repositioning pola relasi antara masyarakat dan
negara, seperti yang dicatat oleh Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul
Revolusi Sistemik (2003:196) di era reformasi, negara telah memberi kesempatan
seluas mungkin kepada rakyat untuk melakukan usaha-usaha produktif guna
memperkuat posisi tawarnya terhadap negara.Pertanyaannya, rakyat yang mana yang
dapat merasakan reformasi prosedural itu? Rakyat, menurut Gramsci ada tiga
model yakni rakyat kapital, rakyat politik kolektif, dan rakyat proletar. Hemat
penulis, selama ini reformasi prosedural hanya dinikmati oleh rakyat kapital
(konglomerat) dan rakyat politik kolektif (Parpol,LSM). Sedangkan rakyat
proletar (masyarakat tani dan buruh) hanya menjadi penonton, objek politik, dan
bahkan seringkali di eksploitasi oleh politikus, pengusaha, dan penguasa.
2. Reformasi Struktural, adalah tuntutan
perubahan institusional negara dari birokratik menuju birokrasi. Birokratik
adalah lembaga negara yang hirarkis, sentralistik dan otoriter. Birokrasi
adalah lembaga negara yang responsif, penegak keadilan, transparantif, dan
demokratis yang menegakkan istilah-istilah suport system reformasi
yang diuaraikan diawal tulisan ini. Terbentuknya sejumlah lembaga non
struktural (komisi) menandakan Indonesia telah masuk pada reformasi struktural.
Komisi adalah Lembaga ekstra struktural yang memiliki fungsi pengawasan,
mengandung unsur pelaksanaan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat atau
pihak selain instansi pemerintah (lapis primary), biasanya anggota
terdiri dari masyarakat atau profesional dan kedudukan sekretariat tidak
menempel dengan instansi pemerintah konvensional. Pasca gerakan reformasi 1998
hingga saat ini lembaga non struktural berjumlah 12 komisi, yakni: Komisi
Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Hukum Nasional, Komisi
Ombudsman, Komisi Nasional HAM, Komisi Kepolisian Negara, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan,
Komisi Kejaksaan. Lembaga non struktural tersebut memiliki kewenangan, yakni:
meminta bantuan, melakukan kerjasama dan atau koordinasi dengan aparat atau
institusi terkait, melakukan pemeriksaan(investigasi), mengajukan
pernyataan pendapat, melakukan penyuluhan, melakukan kerjasama dengan
perseorangan, LSM, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah, Memonitor dan mengawasi
sesuai dengan bidang tugas, Menyusun dan menyampaikan laporan rutin dan
insidentil, Meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota. Pada umumnya,
komisi-komisi tersebut memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan dan
membantu masyarakat untuk memonitoring, membina, mengawasi, dan menyelidiki
proses kerja lembaga negara, Presiden,MA,MK,DPR,DPD, dan seluruh jajaran
birokrasi dibawahnya agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) yaitu
birokrasi yang sanggup menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat.
3. Reformasi Kultural, adalah tuntutan untuk
melakukan perubahan pola pikir, cara pandang, dan budaya seluruh elemen bangsa
untuk menerima segala perubahan menuju bangsa yang lebih baik. Reformasi
kultural merupakan kata kunci untuk mewujudkan agenda reformasi prosedural dan
struktural yang dijelaskan di atas. Tanpa adanya reformasi kultural, reformasi
prosedural dan struktural hanyalah sebuah simbol yang tidak memiliki makna
apa-apa. Diandaikan sebuah komputer, reformasi prosedural dan kultural
adalahhadwernya, reformasi kultural adalah sofwernya. Hadwer tanpa
sofwer itu bukan dikatakan komputer yang baik.
B. Lahirnya
Reformasi
Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok
merupa-kan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun,
persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang
mem-pengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan
hukum. Pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun,
ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melak-sanakan cita-cita orde baru.
Pada awal kelahirannya tahun 1966, orde baru bertekad untuk menata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Masih ingatkah kamu akan pengertian orde baru?
Orde baru adalah tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara berdasarkan pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan orde baru
banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan
ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat
kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk
mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu telah melahirkan krisis
multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi,
seperti:
1. Krisis politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998
merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan orde baru.
Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan orde baru selalu
dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang
sebe-narnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden
Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksa-nakan pemerintahan
orde baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan
demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk
rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa.
Pemerintahan orde baru selalu melakukan intervensi
terhadap ke-hidupan politik. Misalnya, ketika Kongres Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketua partai, sedangkan
pemerintahan Suharto menunjuk Drs. Suryadi sebagai ketua PDI. Keja-dian itu
mengakibatkan keadaan politik dalam negeri mulai memanas. Namun, pemerintahan
orde baru yang didukung Golongan Karya (Golkar) merasa tidak bersalah. Keadaan
itu sengaja direkayasa oleh pemerintah dalam rangka memenangkan pemilihan umum
secara mutlak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Rekayasa-rekayasa politik terus dibangun oleh
pemerintah orde baru sehingga pasal 2 UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Pasal 2 UUD 1945 berbunyi bahwa: 'Kedaulatan ada di
tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat'.
Namun dalam kenyataannya, kedaulatan ada di tangan seke-lompok orang tertentu.
Anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sehingga sebagian besar anggota MPR itu
diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Oleh karena itu,
tidak mengherankan apabila anggota MPR/DPR terdiri dari para istri, anak, dan
kerabat dekat para pejabat negara.
Keadaan itu mengakibatkan munculnya rasa tidak
percaya masya-rakat terhadap institusi pemerintah, MPR, dan DPR.
Ketidakpercayaan itulah yang menyebabkan lahirnya gerakan reformasi yang
dipelopori para mahasiswa dan didukung oleh para dosen maupun kaum
cendekia-wan. Mereka menuntut agar segera dilakukan pergantian presiden, reshuffle kabinet,
menggelar Sidang Istimewa MPR, dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya.
Gerakan reformasi menuntut untuk mela-kukan reformasi total dalam segala bidang
kehidupan, termasuk keang-gotaan MPR dan DPR yang dipandang sarat KKN.
Di samping itu, gerakan reformasi juga menuntut agar
dilakukan pembaruan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap
sebagai sumber ketidakadilan. Keadaan partai-partai politik dan Golkar dianggap
tidak mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pembangunan
nasional selama pemerintahan orde baru dipandang telah gagal mewujudkan
kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.
Bahkan, pembangun-an nasional telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan
politik, ekonomi, dan sosial.
Krisis politik semakin memanas, setelah terjadi
peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa itu sebagai akibat
pertikaian internal dalam tubuh PDI. Kelompok PDI pimpinan Suryadi menyerbu
kantor pusat PDI yang masih ditempati oleh PDI pimpinan Megawati. Peristiwa itu
menimbulkan kerusuhan yang membawa korban, baik kendaraan, rumah, pertokoan,
perkantoran, dan korban jiwa. Pada dasarnya, peristiwa itu merupakan ekses dari
kebijakan dan rekayasa politik yang dibangun pemerintahan orde baru.
Pada masa orde baru, kehidupan politik sangat
represif, yaitu ada-nya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak
oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang
represif, di antaranya:
1. Setiap orang
atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai
tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2. Pelaksanaan Lima
Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3. Terjadinya korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki
kebebasan untuk mengontrolnya.
4. Pelaksanaan Dwi
Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut
berpartisipasi dalam pemerintahan.
5. Terciptanya masa
kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden
melalui Sidang Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan
tidak demokratis.
Ciri-ciri itulah yang menjadi isi tuntutan atau
agenda reformasi di bidang politik.
Sepanjang tahun 1996, telah terjadi pertikaian
sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Kerusuhan terjadi di mana-mana,
seperti pada bulan Oktober 1996 di Situbondo (Jatim), Desember 1996 di
Tasikmalaya (Jabar) dan di Sanggau Ledo yang meluas ke Singkawang dan Pontianak
(Kalbar). Ketegangan politik terus berlanjut sampai menjelang Pemilu Tahun 1997
yang berubah menjadi konflik antar etnik dan agama. Pada bulan Maret 1997,
terjadi kerusuhan di Pekalongan (Jateng) yang meluas ke seluruh wilayah Indonesia.
Bahkan, kerusuhan di Banjarmasin meminta korban jiwa yang tidak sedikit
jumlahnya. Keadaan itulah yang ikut mendorong lahirnya gerakan reformasi.
Kekecewaan rakyat semakin memuncak ketika semua
fraksi di DPR/MPR mendukung pencalonan Suharto sebagai presiden untuk masa
jabatan 1998-2003. Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, Suharto terpilih
sebagai Presiden RI dan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan
1998-2003. Bahkan, MPR menetapkan beberapa ketetapan yang memberikan kewenangan
khusus kepada presiden untuk mengendalikan negara. Semua itu tidak dapat
dipisahkan dari komposisi keanggotaan MPR yang lebih mengarah pada hasil-hasil
nepotisme.
Kekecewaan masyarakat terus bergulir dan berusaha
menekan kepemimpinan Presiden Suharto melalui berbagai demonstrasi. Para
mahasiswa, anggota LSM, cendekiawan semakin marah ketika bebe-rapa aktivitis
ditangkap oleh aparat keamanan. Gerakan reformasi tidak dapat dibendung dan
dipandang sebagai satu-satunya jawaban untuk menata kehidupan masyarakat
Indonesia yang lebih baik.
1. Krisis hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan orde
baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah
melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk
melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan
penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa.
Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf menyatakan
bahwa 'kehakiman me-miliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari
kekuasaan pemerintah (eksekutif)'.
Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori para
mahasiswa, masalah hukum telah menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat
menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar setiap persoalan dapat
ditempatkan pada posisinya secara proporsional. Terjadinya ke-tidakadilan dalam
kehidupan masyarakat, salah satunya disebabkan oleh sistem hukum atau peradilan
yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, para mahasiswa menuntut
agar reformasi di bidang hukum dipercepat pelaksanaannya. Kekuasaan kehakiman
yang merdeka merupakan salah satu pilar terwujudnya kehidupan yang demo-kratis,
sekaligus sebagai wahana untuk mengadili seseorang sesuai dengan kesalahannya.
1. Krisis ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia
Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia.
Ter-nyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda
dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agus-tus 1997, nilai tukar
rupiah turun dari Rp 2,575.oo menjadi Rp 2,603.oo per dollar Amerika Serikat.
Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat
turun menjadi Rp 5,000.oo per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai
tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.oo per
dollar.
Melemahnya nilai tukar rupaih mengakibatkan
pertumbuhan eko-nomi Indonesia menjadi 0% dan iklim bisnis semakin bertambah
lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan dan beberapa bank harus
dilikuidasi pada akhir tahun 1997. Untuk membantu bank-bank yang bermasalah,
pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan
mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Ternyata, usaha
pemerintah itu tidak dapat mem-berikan hasil karena pinjaman bank-bank
bermasalah justru semakin besar.
Keadaan di atas mengakibatkan pemerintah harus
menanggung beban hutang yang sangat besar. Di samping itu, kepercayaan dunia
internasional terhadap Indonesia semakin menurun dan gairah investasi pun
semakin melemah. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mem-buat kebijakan uang
ketat dan bunga bank tinggi guna membangun kepercayaan dunia internasional.
Namun, krisis moneter tetap tidak dapat diatasi.
Banyak perusahaan yang tidak mampu membayar
hutang-hutang luar negerinya, meskipun telah jatuh tempo. Oleh karena itu,
beberapa perusahaan harus mengurangi kegiatannya dan sebagian lagi harus
menghentikan kegiatannya sama sekali. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja (PHK)
terjadi di mana-mana. Angka penganggguran pun terus meningkat dan daya beli
masyarakat terus melemah. Kesenjangan ekonomi yang telah terjadi sebelumnya
semakin melebar seiring dengan terjadinya krisis ekonomi.
Kondisi perekonomian nasional semakin memburuk pada
akhir tahun 1997 sebagai akibat persediaan sembako semakin menipis dan
menghilang dari pasar. Akibatnya, harga-harga sembako semakin tinggi.
Kekurangan makanan dan kelaparan melanda beberap wilayah Indonesia, seperti di
Irian Barat (Papua), Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah di pulau Jawa.
Untuk mengatasi persoalan itu, peme-rintah meminta bantuan kepada Dana Moneter
Internasional (IMF). Namun, bantuan dana dari IMF belum dapat direalisasikan.
Padahal, pemerintah Indonesia telah menandatangani 50 butir
kesepahaman, Letter of Intent (LoI) pada tanggal 15 Januari 1998.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat
dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:
Hutang Luar Negeri Indonesia. Hutang luar
negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi.
Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar
pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Sampai bulan
Februari 1998, sebagaimana disampaikan Radius Prawiro pada Sidang Pemantapan
Ketahanan Ekonomi yang dipim-pin Presiden Suharto di Bina Graha, hutang
Indonesia telah menca-pai 63,462 dollar Amerika Serikat, sedangkan hutang
swasta menca-pai 73,962 dollar Amerika Serikat.
Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah orde
baru ingin men-jadikan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak
sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia
merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat
rendah (rata-rata). Oleh karena itu, mengubah Indonesia menjadi negara industri
merupakan tugas yang sangat sulit karena masyarakat Indonesia belum siap untuk
bekerja di sektor industri. Itu semua merupakan kesalahan pemerintahan orde
baru karena tidak dapat melaksanakan pasal 33 UUD 1945 secara konsisten dan
kon-sekuen.
Pemerintahan Sentralistik. Pemerintahan orde
baru sangat sentral-istik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari
Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan
peme-rintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Misalnya,
dalam bidang ekonomi, di mana semua kekayaan diangkut ke Jakarta sehingga
peme-rintah daerah tidak dapat mengembang-kan daerahnya. Akibatnya, terjadilah
ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Keadaan itu mempersulit Indonesia
dalam menga-tasi krisis ekonomi karena daerah tidak tidak mampu memberikan
kontribusi yang memadai.
1. Krisis sosial
Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan
penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak
demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis
dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa
daerah. Pelaksanaan hukum yang berkeadilan sering menim-bulkan ketidakpuasan
yang mengarah pada terjadinya demonstrasi-demonstrasi maupun kerusuhan.
Sementara, ketimpangan perekono-mian Indonesia memberikan sumbangan terbesar
terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas,
tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan
faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
Krisis sosial dapat terjadi di mana-mana tanpa
mengenal waktu dan tempat. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat
menjadi faktor penentu karena sebagian besar warga masyarakat tidak mampu
mengendalikan dirinya. Sementara, para mahasiswa dan para cende-kiawan dengan
kemampuannya dapat mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Untuk itu, salah
satu jalan yang sering ditempuh adalah melakukan demonstrasi secara
besar-besaran. Semangat para maha-siswa telah mendorong para buruh, petani,
nelayan, pedagang kecil untuk melakukan demonstrasi. Semua itu merupakan sumber
krisis sosial.
Demonstrasi-demonstrasi yang tidak terkendali
mengakibatkan kehidupan di perkotaan diliputi kecemasan, rasa takut, tidak
tenteram dan tenang. Situasi yang tidak terkendali telah mendorong sebagian
masyarakat, terutama dari etnis Cina untuk memilih pergi ke luar negeri dengan
alasan keamanan.
1. Krisis
kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa
Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan
Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik
yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan
pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah
melahirkan krisis kepercayaan. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh
para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan
ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi mahasiswa terjadi pada
tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang
berlangsung secara damai telah berubah menjadi aksi kekerasan, setelah
tertembaknya empat orang mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hendriawan
Lesmana, Heri Hertanto,dan Hafidhin Royan. Sedangkan para mahasiswa
yang menderita luka ringan dan luka parah pun tidak sedikit jumlah, setelah
bentrok dengan aparat keamanan yang berusaha membubarkan para demonstran.
Pada waktu tragedi Trisakti terjadi, Presiden
Suharto sedang menghadiri KTT G-15 di Kairo, Mesir. Masyarakat menuntut
Presiden Suharto sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bertanggung jawab atas
tragedi tersebut. Pada tanggal 15 Mei 1998, Presiden Suharto kembali ke Tanah
Air dan masyarakat menuntut agar Presiden Suharto mengundurkan diri. Bahkan,
beberapa kawan terdekatnya men-desak agar Presiden Suharto segera mengundurkan
diri. Dengan demi-kian, tuntutan pengunduran diri itu tidak hanya datang dari
para maha-siswa dan para oposisi politiknya.
Kunjungan para mahasiswa ke gedung DPR/MPR yang
semula untuk mengadakan dialog dengan para pimpinan DPR/MPR telah berubah
menjadi mimbar bebas. Para mahasiswa lebih memilih tetap tinggal di gedung
wakil rakyat itu, sebelum tuntutan reformasi total dipenuhinya. Akhirnya,
tuntutan mahasiswa tersebut mendapat tanggap-an dari Harmoko sebagai pimpinan
DPR/MPR. Pada tanggal 18 Mei 1998, pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan
agar Presiden Suharto mengundurkan diri. Namun, himbauan pimpinan DPR/MPR agar
Presiden Suharto mengundurkan diri dianggap sebagai pendapat pribadi oleh
pimpinan ABRI. Oleh karena itu, ketidakjelasan sikap elite politik nasional
telah mengundang banyak mahasiswa untuk berdatangan ke gedung DPR/MPR.
Untuk menyikapi perkembangan yang terjadi, Presiden
Suharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh
masyarakat di Jakarta. Kemudian, Presiden Suharto mengumumkan tentang
pembentukan Dewan Reformasi, perombakan Kabinet Pembangunan VII,
segera melakukan Pemilu, dan tidak bersedia dicalonkan kembali. Namun, usaha
Presiden Suharto tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sebagian besar orang
menolak untuk duduk dalam Dewan Reformasi dan seorang menteri menyatakan mundur
dari jabatannya. Keadaan itu merupakan bukti bahwa Presiden Suharto telah
menghadapi krisis kepercayaan, baik dari para mahasiswa, aktivis LSM, pihak
oposisi, para cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat, maupun dari kawan-kawan
terdekatnya.
Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Suharto
menyatakan mengundurkan diri (berhenti) sebagai Presiden RI dan menyerahkan
kekuasaan kepada Wakil Presiden. Pada saat itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie
diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang
baru di Istana Negara.
Agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa
mencangkup beberapa tuntutan, seperti :
· Adili
suharto dan kroni – kroninya,
· Laksanakan
amandemen UUD 1945
· Penghapusan
dwi fungsi ABRI
· Pelaksanaan
otonomi daerah yang seluas – luasnya
· Tegakan
supremasi hukum
· Ciptakan
pemerintahan yang bersih dari KKN
Agar agenda reformasi dapat dilaksanakan dan
berhasil dengan baik, maka perlu disusun strategi yang tepat, seperti:
1. Menetapkan
prioritas, yaitu menentukan aspek mana yang harus direformasi lebih dahulu dan
aspek mana yang direformasi kemudian.
2. Melaksanakan
kontrol agar pelaksanaan reformasi dapat mencapai tujuan dan sasaran secara
tepat.
Reformasi yang tidak terkontrol akan kehilangan
arah, dan bahkan cenderung menyimpang dari norma-norma hukum. Reformasi semacam
ini akan mengalami kegagalan. Dengan demikian, cita-cita untuk mem-perbaiki
kehidupan masyarakat Indonesia tidak akan berhasil.
Solusi kembali pada kebesaran negeri ini pasca
reformasi
Untuk menumbuhkan pohon bangsa yang subur dan
berbuah serta tidak berhama, kita harus mengkaji, menganalisa dan memperbaiki
dari akar pohon tersebut sebagai penyebab berdiri dan runtuhnya pohon tersebut.
Atas pengertian tersebut diatas, pohon bangsa ini kita artikan terdiri dari,
pohon legislatif, ranting eksekutif dan daun-daun serta kembang-kembang
masyarakat berbangsa. Untuk menuju solusi Reformasi tak tercela menuju
kebesaran bangsa, kita sebagai pohon dalam satu kesatuan tidak dapat bekerja
sendiri-sendiri, akan tetapi kita mesti memiliki kesadaran bersama dalam fungsi
di peran masing-masing pohon tersebut. Meninjau bersama-sama terhadap akar yang
menjadi peranan terhadap tumbuh dan besarnya kita di pohon tersebut. Apabila
kita menyangkut pada akar permasalahan, maka kita tidak dapat terlepas dari
faktor norma dan spiritual yang menjadikan mekanisme penyelesaiannya, dimana
akar itu tidak terlihat, akan tetapi sangat menentukan! Begitu pula penyelesaian
secara norma dan spiritual, tidak bedanya dengan fungsi akar terhadap pohon
!!!.
Tiga peranan dalam penyelesaian pohon bangsa yang akan menjadikan bangsa ini besar dan berkarisma adalah kesadaran serentak dan bersama-sama antara pohon legislatif, dahan dan ranting eksekutif serta daun dan kembang masyarakat berbangsa untuk merubah sikap dan memperbaiki fungsi dan peran di pohon bangsa ini.
- Fungsi pohon legislatif (DPR-MPR) untuk penyelesaian dan perbaikan bangsa adalah bagaimana peran legislatif untuk merubah hukum produk luar digantikan menjadi hukum nurani kita yang bersumber pada kehidupan madani tatatentrem kertoraharjo, silih asah silih asih silih asuh dimana hukum kita mestinya hanya bersumber pada teguran dan pembinaan di bawah pengawasan perwakilan sesuai idiologi bangsa ini dan tidak menghukumi yang sifatnya memenjarakan, dimana status manusia, kita samakan dengan fungsi hukuman terhadap binatang, dimana manusia bangsa ini direndahkan oleh aturan bangsanya sendiri. Kita jangan takut dan minder oleh bangsa lain yang tidak memiliki akar budaya sebagai manusia beradab !!!
- Fungsi dahan dan ranting pohon eksekutif (pemerintahan) dalam penegakan wibawa dan pengayoman mengurus dan menata kehidupan berbangsa, saya sarankan pemerintah mengadakan upacara ritual untuk menyampaikan penghormatan, pengakuan dan rasa terima kasih kepada seluruh unsur yang mendorong menjadikannya Negara ini berdiri dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh komponen pemerintahan tidak terkutuk dan kena imbas nasib para pendorong pendiri negara ini. Dimana saya melihat nasib seluruh pimpinan Negara dan jajarannya dari yang terdahulu sampai saat ini seperti mengalami nasib serupa, dimana setelah berkarya besar di dalam peran kepemimpinannya diakhiri oleh nasib yang dicampakkan, ibarat habis manis sepah dibuang. Dimana hal ini menunjukan citra pemerintahan Negara ini kurang baik atas hal itu. Insya Alloh apabila norma penghargaan tersebut telah dijalankan, akan lahir dan terlihat pemerintahan yang baik dan direstui, yang sepatutnya setiap orang yang telah berperan dipemerintahan mendapat penghargaan dan penghormatan yang layak.
- Peran dan fungsi perbaikan daun dan kembang masyarakat di pohon bangsa ini adalah, Kami dari Paguron Syahbandar Kari Madi siap memberikan peran pada kehidupan berbangsa dimana Kami siap pula memberikan kekuatan batin spiritual kepada masyarakat bangsa ini untuk menjadikan bekal kekuatan dalam kehidupan bagi seluruh masyarakat di bangsa ini, yang menjadikan bangsa ini kelak dihormati dan dihargai, tentunya akan berpatokan pada perilaku masyarakatnya yang handal, profesional dan mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi dan luhur.
Tiga peranan dalam penyelesaian pohon bangsa yang akan menjadikan bangsa ini besar dan berkarisma adalah kesadaran serentak dan bersama-sama antara pohon legislatif, dahan dan ranting eksekutif serta daun dan kembang masyarakat berbangsa untuk merubah sikap dan memperbaiki fungsi dan peran di pohon bangsa ini.
- Fungsi pohon legislatif (DPR-MPR) untuk penyelesaian dan perbaikan bangsa adalah bagaimana peran legislatif untuk merubah hukum produk luar digantikan menjadi hukum nurani kita yang bersumber pada kehidupan madani tatatentrem kertoraharjo, silih asah silih asih silih asuh dimana hukum kita mestinya hanya bersumber pada teguran dan pembinaan di bawah pengawasan perwakilan sesuai idiologi bangsa ini dan tidak menghukumi yang sifatnya memenjarakan, dimana status manusia, kita samakan dengan fungsi hukuman terhadap binatang, dimana manusia bangsa ini direndahkan oleh aturan bangsanya sendiri. Kita jangan takut dan minder oleh bangsa lain yang tidak memiliki akar budaya sebagai manusia beradab !!!
- Fungsi dahan dan ranting pohon eksekutif (pemerintahan) dalam penegakan wibawa dan pengayoman mengurus dan menata kehidupan berbangsa, saya sarankan pemerintah mengadakan upacara ritual untuk menyampaikan penghormatan, pengakuan dan rasa terima kasih kepada seluruh unsur yang mendorong menjadikannya Negara ini berdiri dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh komponen pemerintahan tidak terkutuk dan kena imbas nasib para pendorong pendiri negara ini. Dimana saya melihat nasib seluruh pimpinan Negara dan jajarannya dari yang terdahulu sampai saat ini seperti mengalami nasib serupa, dimana setelah berkarya besar di dalam peran kepemimpinannya diakhiri oleh nasib yang dicampakkan, ibarat habis manis sepah dibuang. Dimana hal ini menunjukan citra pemerintahan Negara ini kurang baik atas hal itu. Insya Alloh apabila norma penghargaan tersebut telah dijalankan, akan lahir dan terlihat pemerintahan yang baik dan direstui, yang sepatutnya setiap orang yang telah berperan dipemerintahan mendapat penghargaan dan penghormatan yang layak.
- Peran dan fungsi perbaikan daun dan kembang masyarakat di pohon bangsa ini adalah, Kami dari Paguron Syahbandar Kari Madi siap memberikan peran pada kehidupan berbangsa dimana Kami siap pula memberikan kekuatan batin spiritual kepada masyarakat bangsa ini untuk menjadikan bekal kekuatan dalam kehidupan bagi seluruh masyarakat di bangsa ini, yang menjadikan bangsa ini kelak dihormati dan dihargai, tentunya akan berpatokan pada perilaku masyarakatnya yang handal, profesional dan mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi dan luhur.
Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan
uraian, penjelasan, dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan
hal sebagai berikut.
1. Terdapat
beberapa aspek yang memberikan pengaruh terhadap birokrat dalam pembentukan kebijakan, yaitu:
a. adanya
pengaruh tekanan dari luar;
b. adanya pengaruh kebijaksanaan lama;
c. adanya
pengaruh sifat-sifat pribadi;
d. adanya pengaruh dari kelompok luar; dan
e. adanya
pengaruh keaadaan masa lampau;
2. Sedikitnya ada tiga alasan mengapa peran
pemerintah dalam pembentukan kebijakan di bidang penegakan hukum diperlukan,
yaitu:
a.pemerintah
bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara;
b.pemerintah
juga berkepentingan langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam
menjalankan pemerintahannya; dan
c.terdapat
dua institusi penegakan hukum yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu
kepolisian dan kejaksaan, keduanya merupakan ujung tombak penegakan hukum
karena langsung berhubungan dengan masyarakat.
3. Pengaruh dari luar tubuh birokrat terkadang
memberikan peran signifikan sebagai alat kontrol atas birokrat berkaitan dengan
proses pembentukan.
Soal
– soal Pertanyaan
1. Apa arti dan makna reformasi yang di harapkan ?
Ari reformasi gerakan moral yang bertujuan untuk
menata perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berda-sarkan
Pancasila, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN).
Makna reformasi adalah yang paling mulia, bukan
keadilan atau kemakmuran masyarakat, tetapi bahwa masyarakat menjadi makin
baik. keadilan dan kemakmuran sangat penting. Tetapi lebih penting lagi
adalah struktur sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik yang menguntungkan
perilaku yang baik dan merugikan perilaku yang jelek. Menurut pandangan saya,
orang Indonesia sudah mempunyai masyarakat yang baik di antara yang paling baik
di dunia.
2. Apa yang harus kita perbuat dalam membangun
bangsa dan negara menuju tujuan nasional?
Kita sebagai warga negara yang cinta dengan
bangsanya harus mempunyai rasa cinta dengan tanah kelahiran kita, tanah tempat
kita mencari nafkah sehari-hari secara turun temurun.Apakah kita tidak malu
dengan perjuangan para pahlawan kita, yang demi untuk anak cucunya mereka rela
mengorbankan nyawanya, demi untuk bangsanya, mereka rela disiksa, rela melihat
orang yang paling dicintai gugur sebagai pahlawan, Belum lagi pengorbanan
rakyat kita yang terkenal dengan peristiwa " korban 40.000 jiwa di
Sulawesi-Selatan" dan tentunya banyak lagi yang tidak bisa disebut satu
persatu. Sungguh suatu pengorbanan yang mulia demi karena cinta kepada negara
dan bangsa INDONESIA. Kami rasanya malu kepada para pahlawan yang telah gugur
demi kejayaan bangsa. Apakah kita masih tidak mau memikirkan bangsa ini ?
apakah kita masih memilih untuk memikirkan kepentingan masing-masing atau
golongan ?.Saatnya kita harus merajut dan bersatu untuk bersama-sama memikirkan
bangsa ini, minimal kita memikirkan " apa yang dapat saya lakukan untuk
bangsaku ".
Kepada member generasi muda peduli bangsa, mari kobarkan semangat di dada, semangat juang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan meneruskan cita-citanya. Kepada para cendekiawan, andalah tumpuan harapan kami untuk memikirkan bangsa ini. Kepada para pemimpin, andalah pemegang amanah negeri ini, pemegang amanah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita.
Kepada para politisi, andalah pengambil kebijakan dalam kemajuan bangsa ini, penentu masa depan bangsa, jangan lagi berebut kekuasaan demi kepentingan kelompok atau golongan masing-masing, tengoklah rakyat kita yang sedang bergelut berjuang sekedar mempertahankan hidup. Kepada para penegak hukum, andalah tempat berlindung para pencari keadilan, pemegang amanah rasa keadilan, pencipta ketaatan dan kesadaran hukum . Kepada para petinggi Angkatan Bersenjata, andalah pengawal bangsa ini dari para penjajah, pengawal bangsa dari gangguan pergaulan internasional, pengawal lautan yang melimpah ruah, pengawal aset bangsa.
Kepada para ulama/rohaniawan, andalah penyejuk dan penerang alam ini, maka sejukkanlah bangsa ini dari kegarangan, kecongkakan dan ketamakan. Kepada rakyat tercinta, kitalah penerus jiwa para pejuang yang telah gugur, berilah balas budi kepada para pahlawan kita dengan tidak merusak alam ini. Kepada para jurnalis, andalah corong pembangunan bangsa, pengawal reformasi, pembawa berita untuk mencerdaskan bangsa. Kepada para guru tercinta, andalah pencetak generasi yang cinta dengan tanah airnya, pencetak generasi kreatif, perekayasa, pencipta, generasi pembaharu, generasi holistik, generasi yang bermoral.
Kalaulah semua elemen bangsa ini menyadari amanah yang diwariskan oleh para pahlawan kita, maka tentunya kita menuntut ilmu dalam rangka membangun bangsa, bukan dalam rangka membangun kemapanan dan kesuksesan personal semata. Keahlian, keterampilan, kemampuan, kecerdasasan yang kita dapatkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa akan kita manfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan bangsa demi anak cucu kita di masa depan.
Penulis sungguh terharu membaca Motivation Letter yang ditulis oleh Andrea Hirata dalam proposal risetnya untuk memperoleh beasiswa ke Sorbonne Prancis dikatakan bahwa : " Akan saya sumbangkan seluruh ilmu dan pengalaman riset yang saya dapatkan di Sorbonne demi kemajuan nusa dan bangsa, demi tanah tumpah darah saya! Tak berlebihan saya sampaikan bahwa secara diam-diam, sebenarnya saya telah lama bercita-cita ingin mencurahkan seluruh kemampuan yang saya miliki, tak digajipun tak apa-apa, demi mengangkat harkat dan martabat umat manusia yang masih terbelakang di negeri saya, negeri yang benar-benar saya cintai dengan sepenuh jiwa….."(Edensor, Buku ke tiga tetralogi Laskar Pelangi ). Pendidikan yang kita peroleh dengan susah payah, penuh perjuangan, pengorbanan, tidak akan kita gadaikan dengan perbuatan yang merusak bangsa ini. Kita tidak akan tega mengotori pembangunan bangsa ini dengan tindakan korupsi, penyelewengan, penipuan, penyelundupan, menyusahkan orang lain, dsb. Pendidikan yang kita peroleh akan kita gunakan untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan kita.
Kepada member generasi muda peduli bangsa, mari kobarkan semangat di dada, semangat juang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan meneruskan cita-citanya. Kepada para cendekiawan, andalah tumpuan harapan kami untuk memikirkan bangsa ini. Kepada para pemimpin, andalah pemegang amanah negeri ini, pemegang amanah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita.
Kepada para politisi, andalah pengambil kebijakan dalam kemajuan bangsa ini, penentu masa depan bangsa, jangan lagi berebut kekuasaan demi kepentingan kelompok atau golongan masing-masing, tengoklah rakyat kita yang sedang bergelut berjuang sekedar mempertahankan hidup. Kepada para penegak hukum, andalah tempat berlindung para pencari keadilan, pemegang amanah rasa keadilan, pencipta ketaatan dan kesadaran hukum . Kepada para petinggi Angkatan Bersenjata, andalah pengawal bangsa ini dari para penjajah, pengawal bangsa dari gangguan pergaulan internasional, pengawal lautan yang melimpah ruah, pengawal aset bangsa.
Kepada para ulama/rohaniawan, andalah penyejuk dan penerang alam ini, maka sejukkanlah bangsa ini dari kegarangan, kecongkakan dan ketamakan. Kepada rakyat tercinta, kitalah penerus jiwa para pejuang yang telah gugur, berilah balas budi kepada para pahlawan kita dengan tidak merusak alam ini. Kepada para jurnalis, andalah corong pembangunan bangsa, pengawal reformasi, pembawa berita untuk mencerdaskan bangsa. Kepada para guru tercinta, andalah pencetak generasi yang cinta dengan tanah airnya, pencetak generasi kreatif, perekayasa, pencipta, generasi pembaharu, generasi holistik, generasi yang bermoral.
Kalaulah semua elemen bangsa ini menyadari amanah yang diwariskan oleh para pahlawan kita, maka tentunya kita menuntut ilmu dalam rangka membangun bangsa, bukan dalam rangka membangun kemapanan dan kesuksesan personal semata. Keahlian, keterampilan, kemampuan, kecerdasasan yang kita dapatkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa akan kita manfaatkan sepenuhnya untuk kemajuan bangsa demi anak cucu kita di masa depan.
Penulis sungguh terharu membaca Motivation Letter yang ditulis oleh Andrea Hirata dalam proposal risetnya untuk memperoleh beasiswa ke Sorbonne Prancis dikatakan bahwa : " Akan saya sumbangkan seluruh ilmu dan pengalaman riset yang saya dapatkan di Sorbonne demi kemajuan nusa dan bangsa, demi tanah tumpah darah saya! Tak berlebihan saya sampaikan bahwa secara diam-diam, sebenarnya saya telah lama bercita-cita ingin mencurahkan seluruh kemampuan yang saya miliki, tak digajipun tak apa-apa, demi mengangkat harkat dan martabat umat manusia yang masih terbelakang di negeri saya, negeri yang benar-benar saya cintai dengan sepenuh jiwa….."(Edensor, Buku ke tiga tetralogi Laskar Pelangi ). Pendidikan yang kita peroleh dengan susah payah, penuh perjuangan, pengorbanan, tidak akan kita gadaikan dengan perbuatan yang merusak bangsa ini. Kita tidak akan tega mengotori pembangunan bangsa ini dengan tindakan korupsi, penyelewengan, penipuan, penyelundupan, menyusahkan orang lain, dsb. Pendidikan yang kita peroleh akan kita gunakan untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan kita.
3. Dalam mengeluarkan pendapat apakah batas – batas
yang harus dijaga, supaya tidak menggangu stabilitas nasional ?
Mengatakan
hanya kebenaran yang sesuai dengan fakta
Menghindari
kata – kata tertentu yang dpat mengangu ketertiban umum
Menghindari
kata – kata yang mengajak orang lain untuk melakukan tindak kriminal
Ketiga katagori ini merupakan pegangan dalam
penilaian apakah penyalahgunaan kebebasan pendapat telah di jalankan atau
belum. Mengenai kebenaran bahwa tuduhan merupakan pernyataan yang dapat
mengangu ketertiban karna dapat memberikan kesan lain yang tidak sebenarnya.
4. Faktor –
faktor apakah yang mendorong terjadinya gejolak seperti sekarang ini ?
Krisis Politik
Sebenarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia
tidak terlalu peduli terhadap model atau sistem politik yang dibangun oleh
pemerin-tahan orde baru. Masyarakat tidak peduli terhadap pemerintahan yang
demokratis atau otoriter. Yang penting masyarakat dapat memperoleh kemudahan
dalam mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memnuhi kebutuhan
sehari-hari. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat hanya mendambakan
kehidupan yang tertib, tenang, damai, aman, serta adil dalam kemakmuran dan
makmur dalam keadilan.
Nemun dalam kenyataannya, dambaan masyarakat itu
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik yang dibangun pemerintahan
Suharto. Bahkan, segala kebijakan pembangunan nasional bersumber dari
kebi-jakan politik pemerintah. Oleh karena itu, ketika harapan masyarakat tidak
dapat terpenuhi, maka muncul tuntutan-tuntutan agar pemerintah lebih
memperhatikan nasib masyarakat kecil. Di sisi lain, kehidupan politik yang
represif telah melahirkan konflik, kerusuhan, dan kekacauan sehingga masyarakat
merasa cemas dan khawatir karena ketenangan, ketenteraman, dan keamanannya
terancam. Bahkan, kerusuhan dan kekacauan itu dapat menghentikan aktivitas
masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan itulah menyebabkan terjadinya
krisis politik.
Sementara, pemerintahan orde baru sendiri tidak
mampu meng-atasi krisis politik yang diciptakannya. Oleh karena itu,
satu-satunya jawaban yang dipandang paling realistik adalah menuntut Presiden
Suharto untuk mengundarkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Pemerintahan
orde baru dan Presiden Suharto dipandang sudah tidak mampu menciptakan kondisi
kehidupan yang lebih baik sehingga perlu diganti. Dengan demikian, pemerintahan
orde baru telah menggali kuburan untuk dirinya sendiri.
Krisis Sosial
Krisis moneter, ekonomi, dan politik terus melanda
kehidupan bangsa dan negara Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Bahkan,
harapan terjadinya perbaikan kehidupan masyarakat tidak menunjukkan tanda-tanda
akan segera datang. Berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidup dan kehidupannya semakin hari semakin bertambah berat.
Demonstrasi-demontrasi yang dipelopori para
mahasiswa telah mendorong terjadinya krisis sosial. Kerusuhan, kekacauan,
pembakaran, dan penjarahan merupakan fenomena yang terus terjadi di beberapa
daerah seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Kalimantab Barat, dan Pekalongan. Di
samping itu, banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah
menambah krisis sosial. Kenyataan itu merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah
dalam menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Oleh
karena itu, tidak berlebihan apabila masyarakat kemudian menuntut agar Presiden
Suharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Dengan demikian, jatuhnya
pemerintahan orde baru sebenarnya karena kemau-an dari para penguasa yang
bersangkutan.
Krisis Hukum
Kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan
pemerintah belum dapat direalisasikan. Bahkan dalam praktiknya, kekuasaan
keha-kiman harus menjadi pelayan kepentingan para penguasa dan kroni-kroninya.
Oleh karena itu, mengherankan apabila seseorang yang diang-gap bersalah bebas
dari hukuman dan seseorang yang dianggap tidak bersalah malah harus masuk ke
penjara. Tahukah kamu orang-orang telah melakukan korupsi, tetapi tetap hidup
merdeka dan dapat menik-mati hasil korupsinya?
Memang harus diakui bahwa sistem peradilan pada masa
orde baru tidak dapat dijadikan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu,
bersamaan dengan krisi moneter, ekonomi, dan politik telah terjadi krisis di
bidang hukum (peradilan). Keadaan itulah yang menam-bah ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan orde baru pimpinan Presiden Suharto.
Untuk mengatasi krisis multidimensional tersebut,
maka satu-satu jalan adalah melaksanakan reformasi total dalam berbagai bidang
ke-hidupan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar
cita-cita reformasi mampu mencapai tujuan dan sasaran secara tepat.
5. Bagaimana
pendapat anda kebebasan berbicara yang terjadi akhir –akhir ini dari sudut
pandang etika dan bagaimana semestinya ?
Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap
warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya
secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat
dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar
bebas. Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui
saluran tradisional dan saluran moderen. Perangkat perundang-undangan dalam
mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar
setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan
bertanggung jawab.
Yang dimaksudkan dengan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 disaat awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksiunjuk rasa dapat memakan korban jiwa.Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak menyentuh secara detail tata cara dan pelaksanaan dari unjuk rasa itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis.
Kebebasan berpendapat memang sangat bagus karena pendapat yang kita keluarkan adalah cermin dari diri kita sendiri, orang lain dapat menilai diri kita dari cara kita berbicara baik itu secara positif ataupun negatif. Kasus yang sering terjadi sekarang ini adalah banyak orang yang berbicara terlalu bebas dengan dalih kebebasan berpendapat namun malah mengganggu hak orang lain. Hak yang dimaksud adalah privasi seseorang. Karena privasi adalah hak manusia juga,hak manusia untuk sendiri dan tak diganggu, hak manusia untuk bebas dari publisitas tanpa dasar,maukah anda jika hak anda tidak dapat dicapai karena orang lain. Manifestasi sejati dari kebebasan berpendapat adalah komunikasi dari sudut pandang yang berbeda,bukan dari dialog orang-orang yang mempunyai sudut pandang yang sama. Komunikasi tersebut dapat dijadikan ajang debat yang secara positif bisa meningkatkan intelegensia kita sebagai manusia. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan adalah merasakan kerugian akibat perbuatan orang lain dan tentunya kita tidak akan menghilangkan hak-hak orang lain dengan mengeluarkan pendapat yang mungkin hanya mengejar kepuasan sendiri.
Semestinya, penyampaian pendapat di muka umum ini sebelum melakukan kegiatan diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998, antara lain sebagai berikut: Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3X24 (tiga kalidua puluh empat jam) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.
Yang dimaksudkan dengan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 disaat awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksiunjuk rasa dapat memakan korban jiwa.Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Meskipun tidak menyentuh secara detail tata cara dan pelaksanaan dari unjuk rasa itu sendiri namun Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis.
Kebebasan berpendapat memang sangat bagus karena pendapat yang kita keluarkan adalah cermin dari diri kita sendiri, orang lain dapat menilai diri kita dari cara kita berbicara baik itu secara positif ataupun negatif. Kasus yang sering terjadi sekarang ini adalah banyak orang yang berbicara terlalu bebas dengan dalih kebebasan berpendapat namun malah mengganggu hak orang lain. Hak yang dimaksud adalah privasi seseorang. Karena privasi adalah hak manusia juga,hak manusia untuk sendiri dan tak diganggu, hak manusia untuk bebas dari publisitas tanpa dasar,maukah anda jika hak anda tidak dapat dicapai karena orang lain. Manifestasi sejati dari kebebasan berpendapat adalah komunikasi dari sudut pandang yang berbeda,bukan dari dialog orang-orang yang mempunyai sudut pandang yang sama. Komunikasi tersebut dapat dijadikan ajang debat yang secara positif bisa meningkatkan intelegensia kita sebagai manusia. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan adalah merasakan kerugian akibat perbuatan orang lain dan tentunya kita tidak akan menghilangkan hak-hak orang lain dengan mengeluarkan pendapat yang mungkin hanya mengejar kepuasan sendiri.
Semestinya, penyampaian pendapat di muka umum ini sebelum melakukan kegiatan diharuskan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No.9 Tahun 1998, antara lain sebagai berikut: Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3X24 (tiga kalidua puluh empat jam) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat, Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.